PA Banggai Hadiri Zoom Monitoring Keuangan Perkara 

Banggai Laut, 24 Juli 2023. Berdasarkan hasil monitoring data keuangan perkara tahun 2023 melalui aplikasi kinsatker, terdapat bebrapa satuan kerja yang harus melalukan monitoring terkait saldo keuangan perkara. Hal ini didasarkan dalam rangka menyusun laporan keuangan tingkat Eselon I DItjen Badilag. Karena diperlukan penjelasan secara rindi maka satker yang ada dalam daftar terlampir perlu memberikan keterangan beserta laporannya kepada Ditjen Badilag. Turut hadir Direktur Pembinaan Administrasi Pengadilan Agama, Ibu Dr. Dra. Nur Djannah Syaf, S.H., M.H dalam zoom yang dilaksanakan pada pukul 08.30 WIB ini.

Beberapa poin penting terkait dengan zoom hari ini yang dihadiri oleh Ibu Aminah Sri Astuti H. S., S.E.I. (Wakil Ketua Pengadilan Agama Banggai), Bapak Drs. Rusdin (Panitera Pengadilan Agama Banggai), Ibu Sitti Sarah S. Tadjo, S.H. (Kasir), dan Ibu Tyta Varantika, A.Md. (Pengelola Perkara), yakni:

1. Kasir, pembantu kasir, petugas ATK untuk di buatkan akun masing-masing agar dapat dilacak penginputnya;
2. Validasi keuangan dilakukan setiap hari, baik ada transaksi maupun tidak ada transaksi (jika hari kerja);
3. Jika ada transaksi di hari libur maka harus di validasi di hari itu juga;
4. Setiap satker yang ada temuan selisih atau masih status "cek" harap divalidasi ulang;
5. Paling lambat penjelasan selisih dikirimkan ke PTA maksimal tanggal 27 Juli 2023;

Tujuan dari monitoring keuangan perkara adalah untuk memastikan bahwa semua transaksi dan kegiatan keuangan terkait perkara tersebut dilakukan dengan transparansi, akuntabilitas, dan integritas. Proses monitoring ini penting untuk mencegah adanya penyalahgunaan keuangan, mengurangi risiko korupsi, dan menjamin pengelolaan keuangan yang efisien dan efektif. Melalui monitoring keuangan, dapat dipastikan bahwa semua transaksi keuangan terkait perkara dilakukan sesuai dengan peraturan dan regulasi yang berlaku. Hal ini termasuk dalam hal pelaporan keuangan, pengelolaan dana, pembayaran, dan semua aspek keuangan lainnya.

Secara keseluruhan, monitoring keuangan perkara merupakan langkah penting dalam menjaga integritas sistem peradilan, meningkatkan kualitas layanan hukum, dan memastikan bahwa sumber daya keuangan yang terlibat dikelola dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip etika dan profesionalisme.