Wakil Ketua PA Banggai Hadiri Acara Penyerahan Sertifikat Tanah di Kantor Bupati Banggai Laut
Banggai Laut, 24 Juli 2023. Dalam rangka percepatan penerbitan sertifikat tanah dan bangunan milik Pemerintah Daerah Banggai Laut serta meningkatkan kerjasama dan mutu pelayanan publik bersama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Banggai Laut, maka diselenggarakan kegiatan penyerahan sertifikat oleh BPN Banggai Laut kepada Pemerintah Daaerah Banggai Laut yang dilaksanakan di Kantor Bupati Banggai Laut. Turut hadir dalam acara ini Wakil Ketua Pengadilan Agama Banggai, Ibu Aminah Sri Astuti H. S., S.E.I. dan berbagai stakeholder lainnya. Kegiatan ini dimulai dengan sambutan dari Kepala Badan Pertanahan Banggai Laut, Bapak Muksin, S.SiT., yang kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari Bupati Banggai Laut, Bapak Sofyan Kaepa, S.H., dan diakhiri dengan prosesi penyerahan sertifikat tanah dan piagam.
Salah satu fungsi utama dari pertemuan stakeholder pemerintah daerah seperti penyerahan sertifikat tanah ini yakni dapat memfasilitasi proses kolaborasi dan koordinasi antara para pemangku kepentingan. Dalam acara ini, berbagai unit pemerintah daerah dapat berkomunikasi secara langsung dengan pihak lainnya, berbagi informasi, dan mengidentifikasi area-area di mana kerjasama diperlukan. Hal ini membantu mengurangi tumpang tindih dalam kebijakan dan program, sehingga efisiensi dan efektivitas pemerintahan dapat ditingkatkan. Pertemuan stakeholder juga berfungsi sebagai sarana untuk pengambilan keputusan bersama. Para pemangku kepentingan memiliki kesempatan untuk menyampaikan pandangan, memberikan masukan, dan mencari kesepakatan atas isu-isu yang penting bagi wilayah tersebut. Proses ini melibatkan berbagai pendekatan seperti diskusi terbuka, forum konsultatif, atau kelompok kerja, yang semuanya bertujuan untuk mencapai kesepakatan dan mengambil keputusan yang lebih inklusif.
Pertemuan stakeholder pemerintah daerah juga berkontribusi dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Dengan melibatkan masyarakat dan pihak terkait dalam proses pengambilan keputusan, pemerintah daerah lebih terbuka dalam bertindak dan lebih siap menerima tanggung jawab atas kebijakan dan program yang telah dijalankan. Hal ini membantu menciptakan kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat serta mengurangi risiko korupsi dan tindakan yang tidak etis.
