PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN
|
1. |
Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang |
|
2. |
Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.SE-5/PB/2012 tentang Penarikan Dana Melalui Uang Persediaan atau SPM LS. |
|
3. |
Peraturan Menteri Keuangan RI No.171/PMK/05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. |
|
4. |
Peraturan Menteri Keuangan RI No.125/PMK.05/2009 tentang Kerja Lembur dan Pemberian Uang Lembur Bagi Pegawai Negeri Sipil. |
|
5. |
Peraturan Menteri Keuangan RI No.45/ PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri,dan Pegawai Tidak Tetap. |
|
6. |
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.PER-33/PB/2008 tentang Pedoman Penggunaan Akun Pendapatan, Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar. |
|
7. |
PMK Nomor 32_PMK.02_2018_SBM TA 2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2019 |
|
8. |
PMK Nomor 11/PMK.02/2018 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2018 |
|
PEDOMAN PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI |
1. |
Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan |
|
2. |
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 20. Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010 - 2014 |
|
3. |
Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 1 - 114/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan (beserta lampiran |
|
4. |
Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik |
|
5. |
Peraturan Pemerintah Agung Republik Indonesia Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik |
|
6. |
Penjelasa Peraturan Pemerintah Agung Republik Indonesia Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik |
|
7. |
SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Republik Indonesia Nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3//2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di lingkungan Peradilan Agama |
|