logoweb

Selamat Datang di Website Pengadilan Agama Banggai

on . Hits: 25

logo PA Bgi timbul

PROSEDUR  PERSIDANGAN

PENGADILAN AGAMA BANGGAI


Adapun Prosedur Persidangan pada Pengadilan Agama Banggai adalah sebagai berikut :

PROSEDUR PERSIDANGAN PERKARA PERMOHONAN/GUGATAN

Pertama :

Setelah perkara didaftarkan, Pemohon atau Penggugat dan pihak Termohon atau Tergugat serta Turut Termohon atau Turut Tergugat menunggu Surat Panggilan untuk menghadiri persidangan;

Kedua :

Tahapan Persidangan:

  • Upaya perdamaian
  • Pembacaan permohonan atau gugatan
  • Jawaban Termohon atau Tergugat
  • Replik Pemohon atau Penggugat
  • Duplik Termohon atau Tergugat
  • Pembuktian (Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat)
  • Kesimpulan (Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat)
  • Musyawarah Majelis
  • Pembacaan Putusan/Penetapan

Ketiga :

Setelah perkara diputus, pihak yang tidak puas atas putusan tersebut dapat mengajukan upaya hukum (verset, banding, dan peninjauan kembali) selambat-lambatnya 14 hari sejak perkara diputus atau diberitahukan.

Keempat :

Setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk perkara permohonan talak, Pengadilan Agama:

  • Menetapkan hari sidang ikrar talak;
  • Memanggil Pemohon dan Termohon untuk menghadiri sidang ikrar talak;
  • Jika dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan sidang ikrar talak, suami atau kuasanya tidak melaksanakan ikrar talak di depan sidang, maka gugurlah kekuatan hukum penetapan tersebut dan perceraian tidak dapat diajukan berdasarkan alasan hukum yang sama.

Kelima :

Setelah pelaksanaan sidang ikrar talak, maka dapat dikeluarkan Akta Cerai.

Keenam :

Setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk perkara cerai gugat, maka dapat dikeluarkan Akta Cerai.

Ketujuh :

Untuk perkara lainnya, setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka para pihak yang berperkara dapat meminta salinan putusan.

Kedelapan :

Apabila pihak yang kalah dihukum untuk menyerahkan obyek sengketa, kemudian tidak mau menyerahkan secara sukarela, maka pihak yang menang dapat mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama yang memutus perkara tersebut.

PROSEDUR PERSIDANGAN PERKARA  ISBAT NIKAH

Pertama :

1. Permohonan isbat nikah yang bersifat voluntair, sebelum Majelis Hakim menetapkan hari sidang, terlebih dahulu mengumumkan adanya permohonan isbat nikah melalui media massa (Radio Banggawi FM) dalam waktu 14 (empat belas) hari.

2. Setelah berakhir masa pengumuman Majelis Hakim menetapkan hari sidang paling lambat 3 (tiga) hari setelah berakhirnya pengumuman.

3. Pemohon dan Termohon dipanggil oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Banggai untuk menghadiri sidang pemeriksaan:

  1. Pemohon dan Termohon yang berada di wilayah Pengadilan Agama Banggai, dipanggil langsung di tempat kediaman Pemohon dan Termohon, jarak pemanggilan dengan hari sidang sekurang-kurangnya tiga hari (Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975).

  2. Pemohon atau Termohon yang berada di luar wilayah Pengadilan Agama Banggai dipanggil melalui Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon atau Termohon, jarak pemanggilan dengan hari sidang sekurang-kurangnya tiga hari (Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975).

  3. Termohon yang tidak diketahui keberadaannya dipanggil melalui media massa (Radio Banggawi FM) sebanyak dua kali, jarak pemanggilan pertama dengan pemanggilan kedua satu bulan dan jarak pemanggilan kedua dengan hari sidang sekurang-kurangnya tiga bulan (Pasal 27 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

  4. Termohon yang berada di luar negeri dipanggil melalui departemen luar negeri cq. Dirjen protokol dan konsuler departemen luar negeri dengan tembusan disampaikan kepada kedutaan besar Republik Indonesia dan jarak pemanggilan dengan hari sidang sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sejak surat permohonan pemanggilan dikirimkan.

Kedua :

Tahapan Persidangan:

1. Pada pemeriksaan sidang pertama.

  • Jika Pemohon dan Termohon hadir, maka tahap persidangan dimulai dengan memeriksa identitas para pihak, para pihak tidak diwajibkan melaksanakan proses mediasi karena perkara permohonan isbat nikah (Pasal 3 ayat (2) Perma. Nomor 1 Tahun 2008), selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan suami istri harus datang secara pribadi (Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009).
  • Jika Termohon tidak hadir, maka Termohon dipanggil sekali lagi (Pasal 150 R.Bg);

2. Selanjutnya tahapan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan, jawaban, replik, dan duplik (Pasal 157 ayat (1) R. Bg., pembuktian dan kesimpulan).

3. Tahapan sidang berikutnya adalah musyawarah Majelis Hakim dan terakhir membacakan penetapan.

Ketiga :

Ketentuan penetapan berkekuatan hukum tetap (BHT)

1. Jika kedua belah pihak hadir, maka penetapan akan berkekuatan hukum tetap setelah 14 (empat belas) hari penetapan dibacakan.

2. Jika salah satu pihak tidak hadir pada saat pembacaan penetapan, maka penetapan akan berkekuatan hukum tetap setelah 14 (empat belas) hari penetapan tersebut diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir.

Hubungi Kami

Pengadilan Agama Banggai

Jl. Ki Hajar Dewantara, No.1 

Desa Timbong, Kec. Banggai Tengah,

Kab. Banggai Laut, Sulteng

Telp: (0462) 21544
Fax: (0462) 2705706

Email  : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. dan This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     

Tautan Aplikasi