Website Resmi PA Banggai
Rencana Strategis Proses Persidangan Perkara Permohonan
Proses Persidangan Perkara Permohonan

Proses Penyelesaian Perkara Pengesahan Perkawinan (Isbat Nikah): :

Pertama :

1. Permohonan isbat nikah yang bersifat voluntair, sebelum Majelis Hakim menetapkan hari sidang, terlebih dahulu mengumumkan adanya permohonan isbat nikah melalui media massa (Radio Banggawi FM) dalam waktu 14 (empat belas) hari.

2. Setelah berakhir masa pengumuman Majelis Hakim menetapkan hari sidang paling lambat 3 (tiga) hari setelah berakhirnya pengumuman.

    3. Pemohon dan Termohon dipanggil oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Banggai untuk menghadiri sidang pemeriksaan:
  • a. Pemohon dan Termohon yang berada di wilayah Pengadilan Agama Banggai, dipanggil langsung di tempat kediaman Pemohon dan Termohon, jarak pemanggilan dengan hari sidang sekurang-kurangnya tiga hari (Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975).

  • b. Pemohon atau Termohon yang berada di luar wilayah Pengadilan Agama Banggai dipanggil melalui Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon atau Termohon, jarak pemanggilan dengan hari sidang sekurang-kurangnya tiga hari (Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975).

  • c. Termohon yang tidak diketahui keberadaannya dipanggil melalui media massa (Radio Banggawi FM) sebanyak dua kali, jarak pemanggilan pertama dengan pemanggilan kedua satu bulan dan jarak pemanggilan kedua dengan hari sidang sekurang-kurangnya tiga bulan (Pasal 27 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

  • d. Termohon yang berada di luar negeri dipanggil melalui departemen luar negeri cq. Dirjen protokol dan konsuler departemen luar negeri dengan tembusan disampaikan kepada kedutaan besar Republik Indonesia dan jarak pemanggilan dengan hari sidang sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sejak surat permohonan pemanggilan dikirimkan.

Kedua :

Tahapan Pemeriksaan:

1. Pada pemeriksaan sidang pertama.

  • a. Jika Pemohon dan Termohon hadir, maka tahap persidangan dimulai dengan memeriksa identitas para pihak, para pihak tidak diwajibkan melaksanakan proses mediasi karena perkara permohonan isbat nikah (Pasal 3 ayat (2) Perma. Nomor 1 Tahun 2008), selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan suami istri harus datang secara pribadi (Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009).
  • b. Jika Termohon tidak hadir, maka Termohon dipanggil sekali lagi (Pasal 150 R.Bg);
  • 2. Selanjutnya tahapan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan, jawaban, replik, dan duplik (Pasal 157 ayat (1) R. Bg., pembuktian dan kesimpulan).

    3. Tahapan sidang berikutnya adalah musyawarah Majelis Hakim dan terakhir membacakan penetapan.

    Ketiga :

    Ketentuan penetapan berkekuatan hukum tetap (BHT)

    1. Jika kedua belah pihak hadir, maka penetapan akan berkekuatan hukum tetap setelah 14 (empat belas) hari penetapan dibacakan.

    2. Jika salah satu pihak tidak hadir pada saat pembacaan penetapan, maka penetapan akan berkekuatan hukum tetap setelah 14 (empat belas) hari penetapan tersebut diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir.