laporan akuntabilitas Laporan Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Banggai
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan

LKjIP 2017

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 hasil Amandemen ke-IV Bab IX Pasal 24 ayat (1), menyebutkan bahwa Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Sedangkan dalam ayat (2) disebutkan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh Mahkamah Konstitusi.

Ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Amandemen ke IV tersebut selanjutnya diikuti dengan pencabutan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 kemudian di ubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang lebih menegaskan kemerdekaan dan kemandirian badan peradilan.


Lihat Selengkapnya...

LKjIP 2016

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi peradilan tersebut, maka Pengadilan Agama Banggai sebagai Pengadilan Tingkat Pertama memprioritaskan akses ke publik secara transparan, yang merupakan faktor penentu keberhasilan keseluruhan agenda program termasuk dalam rangka mewujudkan aparatur peradilan yang bersih dan bebas dari KKN sehingga para birokrat yang ada di Pengadilan Agama Banggai dapat mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governance).

Demi terwujudnya good governance tersebut, dapat menunjang terlaksananya Reformasi Birokrasi sebagaimana Pengadilan Agama Banggai yang berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan sumber dana (anggaran), yang salah satunya disusun dalam bentuk laporan ini.


Lihat Selengkapnya...

LKjIP 2015

Berdasarkan surat dari Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 516-1/SEK/KU.01/11/2015 pada tanggal 17 November 2015, perihal Penyampaian LKjIP Tahun 2015 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2016, maka di awal tahun 2016 kami mulai mengumpulkan bahan atau data-data yang diperlukan, merekapitulasi dan mengevaluasi kinerja di akhir tahun 2015, serta menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Penyusunan LKjIP ini dimaksudkan agar dapat mewujudkan manajemen Peradilan di bawahnya dan sebagai acuan untuk penilaian Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi.


Lihat Selengkapnya...

LKjIP 2014

Secara umum kebijakan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Banggai dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan Peradilan Tingkat Pertama, baik yang bersifat administratif, keuangan dan organisasi mengacu pada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 677-1/SEK/01/SK/XII/2014 tentang Penyampaian Lakip 2014 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2014, Pengadilan Agama Banggai yang berada pada Lembaga Mahkamah Agung RI sebagai salah satu institusi negara sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya, dan sumber dana serta kewenangan yang ada yang dipercayakan kepada publik.
Lihat Selengkapnya...


LKjIP 2013

Berdasarkan UU Nomor 48 Tahun 2009 Pengadilan Agama Banggai merupakan Lembaga Peradilan Tingkat pertama yang berada di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. Pengadilan Agama Banggai sebagai kawal depan (voorj post) Mahkamah Agung, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam, mengenai perkara perdata tertentu diatur oleh Undang-undang. Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Banggai diselaraskan denga arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 – 2019, sebagai pedoman dan pengedndalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 – 2019.

Lihat Selengkapnya...