Beberapa Pertanyaan Yang Sering Di Ajukan
Frequently Asked Questions
  • Bagaimana cara kami jika akan mengajukan perkara di Pengadilan Agama Banggai?

    Jawab :

    Bagi anda yang akan berperkara di pengadilan dan belum mengerti tentang cara membuat surat permohonan/gugatan, dan jumlah uang muka (panjar) biaya perkara yang harus dibayar, dianjurkan lebih dahulu minta petunjuk ke kepaniteraan pengadilan Agama Banggai.

  • Berapa besaran jumlah uang yang harus kami bayar jika akan mengajukan perkara?

    Jawab

    Besaran jumlah uang muka biaya perkara yang harus dijawab tergantung dengan banyaknya pihak-pihak yang terkait dengan perkara tersebut dan radius wilayah baik Penggugat/Pemohon maupun Tergugat/Termohon. Untuk perkara cerai gugat (isteri yang mengajukan gugatan) maka hitungan uang muka panjar yang harus dibayar adalah biaya panggilan Penggugat 2 x besaran biaya radius + biaya panggilan kepada Tergugat 3 x besaran biaya radius + biaya pendaftaran + biaya redaksi + biaya proses + biaya materai.

    Sedangkan untuk perkara cerai talak (suami yang mengajukan gugatan) maka hitungan uang muka panjar yang harus dibayar adalah biaya panggilan Pemohon 3 x besaran biaya radius + biaya panggilan kepada Termohon 4 x besaran biaya radius + biaya pendaftaran + biaya redaksi + biaya proses + biaya materai

  • Bisakah kami berperkara jika kami masyarakat yang tidak mampu (miskin) ?

    Jawab

    Bagi masyarakat yang tidak mampu alias miskin dapat berperkara di Pengadilan Agama Banggai sepanjang biaya yang disediakan oleh Negara masih mencukupi dalam DIPA kami. Adapun syarat yang harus dipenuhi adalah membawa Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan/Desa yang dilegalisir oleh Camat ataupun Surat-Surat Keterangan Lain.

  • Bagaimana dengan masyarakat yang buta huruf, dapatkah kami mengajukan gugatan ?

    Jawab :

    Bagi yang buta huruf, bisa dengan permohonan lisan yang disampaikan langsung kepada Ketua Pengadilan atau Hakim yang ditunjuk.

  • Bagaimana cara kami melakukan perlawanan ditingkat banding?

    Jawab :

    Bagi pihak yang merasa tidak puas terhadap putusan Pengadilan Agama dapat mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama melalui Panitera Pengadilan Agama yang memutuskan perkara.Batas waktu pengajuan banding tersebut adalah 14 (empat belas) hari setelah putusan Pengadilan Agama diumumkan atau diberitahukan secara sah pada pihak yang tidak hadir ketika putusan itu diucapkan. Terhadap permohonan banding yang diajukan melewati waktu 14 (empat belas) hari Panitera wajib pula menerima dan mencatatnya dan tidak diperkenankan kepadanya untuk menolak permohonan banding itu dengan alasan waktu banding itu telah lewat. Sebelum permohonan banding dicatat, pemohon banding harus sudah melunasi panjar biaya banding yang dibuktikannya dengan SKUM yang dibuat oleh kasir. Tidak diperkenankan pembayaran banding ini dengan sistim cicilan. Terhadap permohonan banding yang miskin ( Prodeo) Pengadilan Agama terlebih dahulu memeriksa data kemiskinan orang tersebut dan selanjutnya berita acara pemeriksaan perkara prodeo dan berkas bendel A dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama untuk diperiksa dan diputus tentang prodeonya, jika pada hari dan tanggal yang ditentukan, Pemohon banding secara prodeo tidak datang menghadap dipersidangan Pengadilan Agama, maka Hakim Pengadilan Agama tetap melakukan sidang pemeriksaan prodeo, kemudian berita acara persidangan tersebut bersama bendel A dan salinan putusan Pengadilan Agama serta surat keterangan miskin dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama, selanjutnya pengadilan Tinggi Agama maembuat penetapan tentang gugurnya beracara tingkat banding secara prodeo. Selanjutnya apabila Pengadilan Tinggi Agama telah selesai memeriksanya, membuat penetapan yang mengabulkan atau menolak prodeonya. Sekiranya prodeo ditolak maka pemohon banding diwajibkan membayar ongkos perkara, sebaliknya apabila dikabulkan maka diproses secara prodeo. Permohonan banding yang telah memenuhi syarat administrasi harus pula dibuatkan akta permohonan banding, dalam hal permohonan banding sudah melewati batas waktu yang ditentukan oleh undang – undang, Panitera harus membuat surat keterangan.Dalam waktu 7 ( tujuh ) hari setelah permohonan banding diterima kepada pihak lawan harus diberitahukan adanya permohonan banding itu yang dinyatakan dengan akta permohonan banding, dalam hal diterima memori banding / kontra memori banding harus dicatat tanggal penerimaannya dan selanjutnya salinan / copynya disampaikan kepada pihak lawannya yang dinyatakan dengan akta pemberitahuan memori/kontra memori banding.Sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Agama, kepada kedua belah pihak diberikan kesempatan untuk membaca / mempelajari / memeriksa (inzage) berkas perkara dan kejadian itu dituangkan pula dalam akta membaca / mempelajari / memeriksa berkas perkara.Dalam waktu 1 ( satu) bulan sejak permohonan banding diterima, berkas perkara bandingnya harus sudah dikirim di Pengadilan Tinggi Agama. Biaya pemeriksaan perkara banding Pengadilan Tinggi Agama harus disampaikan melalui Bank Pemerintah atau Giro Pos bersamaan dengan pengiriman berkas perkara banding yang dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama dijilid / disusun dengan bendel A dan bendel B.

  • Bagaimana cara para pihak mengambil sisa uang muka (panjar) ?

    Jawab :


    PERTAMA :

    Setelah Majelis Hakim membaca putusan dalam sidang yang terbuka untuk umum, kemudian Ketua Majelis membuat perincian biaya yang telah diputus dan iberikan kepada pemegang Kas untuk dicatat dalam Buku Jurnal Keuangan Perkara dan Buku Induk Keuangan Perkara.
    KEDUA :
    Pemohon/Penggugat selanjutnya menghadap kepada Pemegang Kas (Kasir) untuk menanyakan perincian penggunaan panjar biaya perkara yang telah ia bayarkan, dengan memberikan informasi nomor perkaranya.
    KETIGA :
    Pemegang Kas berdasarkan Buku Jurnal Keuangan Perkara memberi penjelasan mengenai rincian penggunaan biaya perkara kepada Pemohon/Penggugat.
    Catatan :
    Apabila terdapat sisa panjar biaya perkaranya, maka Pemegang Kas membuatkan kuitansi pengembalian sisa panjar biaya perkara dengan menuliskan jumlah uang sesuai sisa yang ada dalam Buku Jurnal dan diserahkan kepada Pemohon/Penggugat untuk ditandatangani. Kuitansi pengambalian sisa panjar biaya perkara terdiri dari 3 (tiga) lembar :
    • Lembar pertama untuk pemegang Kas
    • Lembar Kedua untuk Pemohon/Penggugat
    • Lembar Ketiga untuk dimasukkan ke dalam berkas perkara
    KEEMPAT :
    Pemohon/Penggugat setelah menerima kuitansi pengembalian sisa panjar biaya perkara dan menandatanganinya, kemudian menyerahkan kembali kuitansi tersebut kepada Pemegang Kas.
    KELIMA :
    Pemegang Kas menyerahkan uang sejumlah yang tertera dalam kuitansi tersebut beserta tindasan pertama kuitansi kepada pihak Pemohon/Penggugat.
    Catatan :
    • Apabila Pemohon / Penggugat tidak hadir dalam sidang pembacaan putusan atau tidak mengambil sisa panjarnya pada hari itu, maka oleh Panitera melalui surat akan diberitahukan adanya sisa panjar biaya perkara yang belum diambil.
    • Dalam pemberitahuan tersebut diterangkan bahwa bilamana Pemohon / Penggugat tidak mengambil dalam waktu 6 (enam) bulan, maka uang sisa panjar biaya perkara tersebut akan dikeluarkan dari Buku Jurnal Keuangan yang bersangkutan dan dicatat dalam buku tersendiri sebagai uang tak bertuan (1948 KUHPerdata), yang selanjutnya uang tak bertuan tersebut akan disetorkan ke Kas Negara. Sesuai dengan SEMA-RI nomor 04 tahun 2008 tanggal 13 Juli 2008.